Sejak 2011, pemerintah telah mengeluarkan larangan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke-21 negara di kawasan Timur Tengah. Namun, beberapa negara seperti Suriah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar masih saja menerima penempatan pahlawan devisa.

“Suriah adalah salah satu negara yang tidak dibolehkan pengiriman TKI ke sana. Selain itu ada juga ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Namun, sampai sekarang masih saja ada penempatan secara tidak prosedural (ke negara tersebut). Sayangnya, pemerintah tidak bisa cek dan kontrol,” kata Teguh Hendro Cahyono , Deputi perlindungan BNP2TKI, di Hotel Sari Pan Pasific, Kamis (15/12).

Tidak terdeteksinya pengiriman TKI ke negara- negara tersebut karena pola yang dilakukan adalah pengiriman yang tidak langsung. Biasanya pada TKI yang akan mengadu nasib di luar negeri, transit di negara yang tidak memerlukan visa.

“Pola-pola seperti itu masih dilakukan. Seperti misalnya dari kampung halaman kemudian transit ke negara tertentu. Biasanya Malaysia atau Singapura. Kemudian masuk ke negara Timur Tengah,” ujar Teguh.

“Jalur seperti inilah yang perlu kita waspadai dan berantas pelakunya. Tapi tidak mudah melakukannya karena beberapa faktor. Salah satunya kita tidak bisa deteksi orang yang ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura karena bebas visa,” sambungnya.

Berdasarkan laporan yang diperoleh BNP2TKI, pelaku yang melakukan penempatan TKI adalah orang yang ditokohkan di kampung halaman para TKI. Orang yang ditokohkan ini, kata Teguh, mereka yang memiliki kemampuan ekonomi menengah atas dan memiliki jaringan dengan beberapa penyalur tenaga kerja.

Mereka membujuk sejumlah orang yang tidak punya pekerjaan dengan iming-iming uang. Padahal para pekerja tersebut bahkan tidak tahu akan ditempatkan di negara yang telah dilarang.

“Kebanyakan (yang mengirim) justru mereka yang ditokohkan di kampungnya. Jadi di satu sisi masyarakat percaya karena itu tokoh. Tetapi ketika kami bertemu para TKI yang di Suriah, mereka banyak yang ngaku enggak mengerti akan ditempatkan di Suriah karena janjinya hanya ditempatkan di Emirat Arab atau Saudi. Padahal negara-negara itu sudah ditutup untuk pekerja domestik,” papar Teguh.

Kendati demikian, pemerintah telah melakukan tindakan tegas kepada orang-orang yang terbukti melakukan penempatan pekerja secara ilegal. Jalur hukum merupakan satu-satunya yang harus dilalui orang tersebut.

“Ya. Kami sudah mengajukan laporan dan proses hukum kepada pihak berwajib. Beberapa pelaku juga sudah ditangkap. Salah satunya dari dari NTB,” pungkas Teguh. BESTPROFIT

Advertisements